Roy Suryo dan lainnya menghadiri Rapat Khusus terkait Kasus Ijazah Jokowi di Bareskrim

Pada tanggal 9 Juli 2025, Roy Suryo dan tim TPUA menghadiri sidang penting di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, yang membahas keaslian kontroversial ijazah Presiden Jokowi. Pertemuan ini bertujuan untuk menanggapi tuduhan mendesak terkait keabsahan ijazah dan skripsi yang mendasari kredensial akademik Jokowi. Mereka tiba sekitar pukul 09:30 WIB, bersiap untuk menyelami kompleksitas keaslian ijazah yang telah memicu perdebatan dan ketidakpercayaan publik.

Analisis kami bukan hanya soal mempertanyakan dokumen itu sendiri; tetapi juga menantang fondasi kepercayaan terhadap kepemimpinan kita. Suasana cukup tegang, dengan kehadiran media yang nyata, namun, kami menghadapi pembatasan media yang signifikan. Saat wartawan berkumpul, mereka dilarang untuk berinteraksi langsung, yang mengalihkan fokus dari opini publik ke detail teknis. Pembatasan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi. Apakah pembatasan ini dilakukan untuk mengendalikan narasi, atau hanya formalitas prosedural saja?

Selama pemeriksaan, Suryo menyampaikan argumen yang meyakinkan, menegaskan bahwa pihak Jokowi gagal menunjukkan ijazah asli. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan pernyataan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang kami anggap tidak cukup untuk memverifikasi keaslian dokumen. Ketergantungan pada klaim pihak ketiga tanpa bukti langsung ini semakin memperdalam kekhawatiran kami terhadap integritas informasi yang diberikan kepada publik. Jika pemimpin kita tidak dapat membuktikan kredensial mereka, apa artinya ini bagi tata kelola kita?

Yang penting, pakar forensik digital Rismon Sianipar mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Jokowi dan perwakilan dari UGM. Ketidakhadiran ini merupakan peluang yang terlewatkan bagi pemerintahan untuk meyakinkan publik dan menghilangkan keraguan yang tersisa. Alih-alih mendorong dialog dan transparansi, sidang ini menjadi platform untuk skeptisisme dan spekulasi.

Kami pun bertanya-tanya: apa dampak dari tidak adanya akuntabilitas ini terhadap demokrasi kita?

Sebagai pendukung kebebasan dan transparansi, kami percaya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kejelasan tentang kualifikasi mereka yang berkuasa. Diskursus mengenai keaslian ijazah ini bukan sekadar isu akademik; tetapi mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas tentang integritas dan kepercayaan.

Peran media seharusnya tidak dibungkam tetapi justru diberdayakan untuk menyelidiki dan mempertanyakan, memastikan bahwa publik tetap terinformasi dan terlibat.