Saat kita menganalisis meningkatnya biaya dari konflik yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan, jelas bahwa beban keuangan yang ditanggung sangat besar. Dalam waktu hanya empat minggu, total biaya dari konflik ini diperkirakan mencapai Rp8.260 triliun. Angka ini tidak hanya menunjukkan intensitas dari pertempuran militer, tetapi juga mencerminkan tekanan ekonomi yang mendalam yang dialami kedua negara saat mereka memprioritaskan pengeluaran militer di atas kebutuhan domestik yang penting.

Operasi militer India sangat mahal. Dengan operasi udara saja menghasilkan biaya sekitar USD6 miliar, kita melihat bahwa sekitar 100 serangan udara dilakukan setiap hari, masing-masing dengan biaya sekitar USD80.000. Tingkat operasi udara yang terus-menerus ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kesiapan tempur, tetapi juga datang dengan biaya keuangan yang signifikan.

Kita perlu mempertimbangkan bagaimana pengeluaran militer ini mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan di India, mengalihkan dana yang seharusnya dapat mendukung infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Di sisi lain, operasi militer Pakistan juga membawa beban biaya yang besar. Biaya harian untuk patroli udara melebihi USD25 juta, yang terkumpul menjadi sekitar USD1 miliar selama empat minggu yang sama. Beban keuangan yang berat ini diperparah oleh mobilisasi pasukan harian, yang menambah sekitar USD110 juta dalam pengeluaran untuk kedua negara.

Penting untuk diakui bahwa keterlibatan militer ini tidak hanya menguras kas negara tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kedua negara, menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan sosial dan ekonomi menjadi semakin sulit.

Kita juga harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari konflik ini. Pengurasan ekonomi kedua negara, India dan Pakistan, tidak hanya mempengaruhi kesiapan militer tetapi juga kesejahteraan rakyat mereka. Saat sumber daya dialihkan ke pengeluaran militer, sektor-sektor penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mungkin akan mengalami kemunduran, yang dapat berujung pada konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi.

Dalam era di mana kedua negara menghadapi tantangan mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, memprioritaskan pengeluaran militer menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola dan tanggung jawab.

Dalam sebuah ungkapan rasa terima kasih yang tulus, seorang mahasiswi dari ITB, yang dikenal sebagai SSS, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo atas peran penting mereka dalam menangguhkan penahanannya setelah postingan meme kontroversial. Kejadian ini memicu percakapan yang lebih luas tentang aktivisme mahasiswa dan keterlibatan politik, menyoroti keseimbangan yang rumit antara ekspresi dan tanggung jawab dalam masyarakat kita.

Tim hukum SSS menekankan bahwa dukungan dari para pemimpin politik ini berperan besar dalam menyelesaikan kasusnya secara baik. Penangguhan penahanannya, yang diberikan atas dasar kemanusiaan, memungkinkan dia untuk kembali fokus pada studinya dan melanjutkan pendidikan tanpa beban akibat hukum. Hasil ini tidak hanya mencerminkan keinginan para pemimpin untuk mendengarkan, tetapi juga menunjukkan potensi pergeseran dalam persepsi terhadap aktivisme mahasiswa dalam lanskap politik.

Dalam permohonan maaf resminya, SSS mengakui gangguan yang disebabkan oleh tindakannya, serta menyampaikan perasaannya kepada Prabowo, Jokowi, dan komunitas ITB. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam membangun dialog yang saling menghormati antara mahasiswa dan tokoh politik. Hal ini menegaskan bahwa meskipun aktivisme adalah bagian penting dari masyarakat demokratis kita, ia membawa tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kita jalani dengan hati-hati.

Kejadian ini memicu banyak dari kita untuk berdiskusi tentang peran aktivisme mahasiswa dalam diskursus politik. Kita menyadari bahwa dialog konstruktif sangat penting untuk saling pengertian dan rasa hormat. Pengalaman SSS mengingatkan kita bahwa suara kita penting, tetapi begitu juga dengan saluran yang kita gunakan untuk menyampaikan suara tersebut. Kita harus berupaya untuk berpartisipasi secara tegas dan penuh hormat demi menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat.

Saat kita merenungkan perjalanan SSS, kita menyadari pentingnya keterlibatan politik dalam membentuk lanskap akademik dan sosial kita. Dukungan dari Prabowo dan Jokowi adalah bukti kekuatan dialog dan kolaborasi. Hal ini mendorong kita untuk terus memperjuangkan keyakinan kita sambil tetap terbuka terhadap diskusi yang dapat membawa perubahan positif.

Saat kita memeriksa penempatan pasukan TNI ke Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kantor Kejaksaan Negeri baru-baru ini, penting untuk mempertimbangkan baik implikasi operasional maupun kontroversi hukum yang menyertai inisiatif ini. Penempatan ini, yang diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) tertanggal 6 April 2023, mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keamanan di lingkungan peradilan tersebut.

Namun, meskipun TNI menegaskan bahwa tindakan ini bersifat rutin dan preventif, kita harus mengkritisi kerangka hukum yang mendasarinya serta dampak yang lebih luas terhadap independensi peradilan.

Pengalokasian personel mencakup satu pleton untuk Kejaksaan Tinggi dan satu regu untuk setiap Kantor Kejaksaan Negeri, dengan total 30 tentara untuk Kejaksaan Tinggi dan 10 untuk masing-masing Kantor Kejaksaan Negeri. Langkah ini, sebagaimana dijelaskan dalam Telegram nomor ST/1192/2025, menimbulkan pertanyaan penting tentang pengawasan militer dalam urusan peradilan sipil.

Niat, sebagaimana disampaikan oleh TNI, adalah untuk melanjutkan kerjasama yang telah ada guna memastikan lingkungan yang aman bagi fungsi kejaksaan. Namun, implikasi dari penempatan ini jauh melampaui masalah keamanan.

Kritikus dari masyarakat sipil menyuarakan keberatan keras, menyatakan bahwa inisiatif ini merusak prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi kita. Mereka berargumen bahwa kehadiran personel militer di lingkungan kejaksaan berpotensi mengancam independensi peradilan. Ini adalah poin penting yang tidak boleh kita abaikan; sebuah demokrasi yang berfungsi sangat bergantung pada pemisahan kekuasaan, di mana badan peradilan beroperasi bebas dari pengaruh atau paksaan eksternal.

Integrasi personel militer ke dalam ruang ini dapat menimbulkan kekaburan antara penegakan hukum dan proses peradilan, menimbulkan ketakutan akan pengaruh tidak semestinya terhadap proses hukum.

Dasar hukum untuk keterlibatan militer tersebut telah diperdebatkan secara sengit, dengan para penentang menegaskan bahwa penempatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan regulasi lain yang mengatur peran TNI. Kontroversi ini menunjukkan ketegangan signifikan antara kebutuhan akan keamanan dan keharusan untuk menjaga independensi peradilan.

Sebagai warga negara yang menghargai kebebasan, kita harus tetap waspada terhadap perkembangan ini dan potensi penggurugan hak konstitusional kita.

Selain itu, jika kita mengizinkan pengawasan militer menyusup ke dalam fungsi peradilan, kita berisiko melemahkan fondasi demokrasi kita sendiri. Penempatan tentara TNI di kantor kejaksaan bukan sekadar masalah keamanan; ini adalah isu penting yang dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuasaan dalam negara kita.

Kita harus mendorong adanya kejelasan antara peran militer dan peradilan untuk menjaga integritas sistem hukum kita dan menegakkan prinsip keadilan dan kebebasan.